RSS

Arsip Kategori: BEBAN KERJA GURU

Berisi tentang hal-hal yang berkaitan BEBAN KERJA GURU dengan peraturannya.

SKL Mata Pelajaran SMP/MTs


silakan download pada link di bawah ini:

SKL_MAPEL_SMP_MTs

 

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Desember 2010 in BEBAN KERJA GURU

 

Materi Uji Kompetensi Guru


Materi yang diujikan mencakup empat aspek sebagaimana yang terdapat dalam standar kompetensi guru yaitu: 1.Kompetensi Pedagogik materinya adalah:

a)Rencana pembelajaran

b)Pelaksanaan pembelajaran

c)Evaluasi pembelajaran

d)Landasan kependidikan

e)Kebijakan pendidikan

f)Tingkat perkembangan peserta didik

g)Pendekatan pembelajaran

h)Penguasaan kurikulum

 

2.Kompetensi Kepribadian materi ujinya adalah:

a)Sikap terhadap profesi

b)Motivasi

c)Kepribadian

 

3.Kompetensi Sosial materi ujinya adalah:

a)Komunikasi

b)Pemanfaatan teknologi informasi

c)Kemampuan hidup bermasyarakat

d)Pengabdian pada masyarakat

e)Keterlibatan dalam berbagai lembaga kemasyarakatan

 

4.Kompetensi Profesional

a)Substansi keilmuan yang terkait dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum

b)Pemahaman terhadap hubungan konsep antar mata pelajaran/materi ajar

c)Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari

d)Pengetahuan tentang penelitian dan kajian untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan /materi yang diajarkan

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Desember 2010 in BEBAN KERJA GURU

 

Pembagian Beban Mengajar Guru MTsN SELAT K. KAPUAS


Pembagian Beban Mengajar Guru MTsN SELAT K. KAPUAS tahun pelajaran 2010/2011

silakan download pada link di bawah ini:

penyusunan jadwal 2010-2011REVISI KE-3

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26 September 2010 in BEBAN KERJA GURU

 

Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru RA/Madrasah


Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru RA/Madrasah

Tulisan ini bersumber dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Dt.1.I/158/2010 Tentang Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru dan Pengawas RA dan Madrasah.

Berikut ini diberikan ringkasan dari keputusan Dirjen Pendis diatas.

KETENTUAN BEBAN KERJA GURU RA/MADRASAH

  1. Beban kerja kumulatif minimal guru RA/ Madrasah adalah 24 jam tatap muka (JTM) perpekan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6 JTM diantaranya harus sesuai dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki, dan dilaksanakan pada satuan administrasi pangkal (Satminkal). SATMINKAL yaitu Raudlatul Atfal (RA)/madrasah yang menjadi tempat penugasan bagi PNS/CPNS atau RA/Madrasah dimana guru yang bersangkutan (bagi yang bukan PNS) diangkat sebagai guru tetap.
  2. Satu Jam Tatap Muka (JTM) setara dengan proses pembelajaran tatap muka selama 30 menit untuk RA, 35 menit untuk MI/SD, 40 menit untuk MTs/SMP, 45 menit untuk MA/SMA/SMK.
  3. Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor mengampu bimbingan dan konseling kepada 150 peserta didik pertahun pada satu satuan pendidikan atau lebih disetarakan dengan 24 jam tatap muka (JTM).

KETENTUAN TUGAS GURU RA/MADRASAH YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM BEBAN KERJA

  1. Tugas mengajar (pembelajaran) atau pembimbingan  yang dilaksanakan pada satu RA/Madrasah atau lebih, atau pada satuan pendidikan formal lainnya.
  2. Pembelajaran atau tugas mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka untuk mata pelajaran di semua jenjang/kelas yang sesuai dengan nama atau serumpun dengan mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki.
  3. Bimbingan belajar (pembelajaran ko-kurikuler) yang diberikan kepada peserta didik secara terstruktur, terjadwal atau klasikal, termasuk bimbingan baca tulis Al-Qur’an untuk mata pelajaran Qur’an Hadits. Pembelajaran ko-kurikuler yang demikian ini diperhitungkan maksimal 2 JTM per minggu untuk satu mata pelajaran untuk satu satuan pendidikan. Bila pembelajaran ko-korikuler dilaksanakan untuk lebih satu mata pelajaran, maka akumulasi dari keseluruhan pembelajaran ko-kurikuler sebanyak-banyaknya 6 JTM dalam satu minggu untuk satu satuan pendidikan.
  4. Tugas mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B,dan Paket C yang sesuai atau serumpun dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki.
  5. Tugas tambahan pada satminkal sebagai :
    • Kepala  Madrasah    : 18 JTM
    • Wakil Kepala   : 12 JTM
    • Ketua Program keahlian  : 12 JTM
    • Kepala Perpustakaan  : 12 JTM
    • Kepala Laboratorium  : 12 JTM
    • Kepala Bengkel /unit produksi  : 12 JTM
    • Wali kelas  : 6 JTM
    • Pembina ekstra kurikuler dalam bentuk Pramuka, PMR, Olympiade/Lomba Mata Pelajaran, olahraga, kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Keagamaan Islam, Paskibaraka, Pencinta Alam, Jurnalistik/Fotografi, dan UKS : 2 JTM. Setiap bentuk kegiatan ekstra kurikuler hanya diperbolehkan dibimbing oleh satu orang guru. Setiap guru hanya diperbolehkan menjadi pembimbing untuk satu bentuk kegiatan ekstra kurikuler.
  6. TEAM TEACHING (pembelajaran bertim). Yang dimaksud dengan pembelajaran bertim dalam konteks ini adalah pembelajaran pada satu mata pelajaran yang diampu oleh dua atau tiga orang guru dalam satu rombongan belajar dalam satu waktu yang bersamaan. Pembelajaran bertim tidak boleh dilakukan sekedar untuk menambah JTM guru, melainkan karena tuntutan kurikulum yang membutuhkan lebih dari satu orang guru untuk menangani satu rombel yang proses pembelajarannya merupakan satu kesatuan (tidak bisa dipisahkan tempat/waktunya).
  7. Bimbingan pengayaan dan remedial. Prinsip pelaksanaan pengayaan dan remedial adalah penugasan secara khusus kepada guru untuk kelompok peserta didik yang memerlukan bimbingan secara khusus. Bimbingan ini harus dilakukan secara terjadwal dan hanya untuk beberapa mata pelajaran yang benar-benar membutuhkan melalui penugasan oleh kepala madrasah dan disetujui oleh pengawas. Pengayaan dan remedial tidak diperkenankan dilakukan untuk semua mata pelajaran yang ada. Guru yang mendapat tugas ini maksimal diperhitungkan  2 JTM perminggu untuk satu mata pelajaran.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN BEBAN KERJA GURU RA/MADRASAH

  1. Penetapan beban kerja untuk tiap guru pada tiap satuan pendidikan berbentuk SURAT KETERANGAN  MELAKSANAKAN TUGAS (SKMT) dan diterbitkan  oleh tiap-tiap kepala RA / Madrasah atau satuan pendidikan lainnya yang menjadi tempat guru melaksanakan tugas dan diketahui / disetujui oleh pengawas.
  2. Penetapan bahwa beban kerja minimal secara total / kumulatif telah terpenuhi berbentuk SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK). SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi :
    • Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS Kemenag yang ditugaskan pada RA/Madrasah swasta
    • Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS pada instansi lain yang ditugaskan pada RA/Madrasah Swasta.
    • Guru RA/Madrasah yang berstatus bukan PNS tetapi merupakan guru tetap yang bertugas pada RA/Madrasah swasta atau pada madrasah negeri.
    • SKBK bagi guru madrasah yang berstatus PNS yang ditugaskan pada Madrasah Negeri (yang juga merupakan satuan kerja) diterbitkan oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan
  3. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau dua kali dalam satu tahun pelajaran.
  4. Pembuatan SKMT dan SKBK harus berpedoman pada ketentuan beban kerja sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
  5. Jumlah wakil kepala pada tiap-tiap madrasah disesuaikan dengan kebutuhan. Paling banyak 4 (empat) orang bagi MTs dan MA yang mempunyai 9 rombongan belajar atau lebih.
  6. Jumlah ketua program keahlian dalam satu madrasah paling banyak sama dengan jumlah program keahlian yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan.
  7. Jumlah kepala perpustakaan 1 (satu) orang untuk tiap madrasah yang memiliki perpustakaan madrasah.
  8. Jumlah kepala laboratorium untuk tiap madrasah menyesuaikan dengan banyaknya jenis laboratorium yang dimiliki.
  9. Guru RA/Madrasah yang bertugas di daerah khusus atau yang berkeahlian khusus yang dibutuhkan demi kepentingan nasional/seperti daerah terpencil/ terisolasi, perbatasan negara atau daerah kepulauan terluar dikecualikan dari beban kerja minimal bila diusulkan oleh kantor kementerian agama kab/kota setempat serta ditetapkan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi atas nama menteri.

Demikian ketentuan mengenai penetapan beban kerja guru di RA dan Madrasah. Semoga bermanfaat. AmiiN

Di bawah ini saya sertakan file PDF peraturan yang berkaitan dengan artikel di atas:

DOWNLOAD SEMUANYA YA…!!

Pedoman_Pelaksanaan_Tugas_Guru_&_Pengawas

Ppno74th2008ttgGuru

permendiknasno39tahun2009

Beban-Kerja-2010-Depag

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 September 2010 in BEBAN KERJA GURU

 

Kalender Libur Nasional 2010


Kalender Libur Nasional 2010
Ditulis oleh Administrator, tanggal 11-02-2010

Kalender Libur Nasional 2010
1-Jan Tahun Baru Masehi Libur Nasional
14-Feb Tahun Baru Imlek 2561 Libur Nasional
26-Feb Maulid Nabi Muhammad SAW Libur Nasional
16-Mar Nyepi Tahun Baru Saka 1932 Libur Nasional
2-Apr Wafat Yesus Kristus Libur Nasional
13-Mei Kenaikan Yesus Kristus Libur Nasional
28-Mei Raya Waisak 2554 Libur Nasional
10-Jul Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Libur Nasional
17-Agust Hari Kemerdekaan RI Libur Nasional
9-Sep Cuti Bersama Idul Fitri Cuti Bersama
10-Sep Idul Fitri 1 Syawal 1431 H Libur Nasional
11-Sep Idul Fitri 1 Syawal 1431 H Libur Nasional
13-Sep Cuti Bersama Idul Fitri Cuti Bersama
17-Nop Idul Adha 1431 H Libur Nasional
7-Des Tahun Baru 1432 H Libur Nasional
24-Des Cuti Bersama Natal Cuti Bersama
25-Des Hari Raya Natal Libur Nasional
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 11 September 2010 in BEBAN KERJA GURU

 

CUTI PNS


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1976
TENTANG
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.bahwa ketentuan-ketentuan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berlaku, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan materinya ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu disederhanakan dan disempurnakan;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kembali tentang cuti Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan cuti Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Pasal 2
(1)Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :
a.
donesia di luar negeri.
(2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan lainya.
BAB II
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Pertama
Jenis Cuti
Pasal 3
Cuti terdiri dari :
a.
Cuti tahunan ;
b.
Cuti besar ;
c.
Cuti sakit ;
d.
Cuti bersalin ;
e.
Cuti karena alasan penting ; dan
f.
Cuti diluar tanggungan Negara.
Bagian Kedua
Cuti Tahunan
Pasal 4
(1)
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
(2)
Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3)
Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
(4)
Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5)
Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Pasal 5
Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
Pasal 6
(1)
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
(2)
Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
3
Pasal 7
(1)
Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
(2)
Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
Bagian Ketiga
Cuti Besar
Pasal 9
(1)
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
(2)
Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
(3)
Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
(4)
Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Pasal 10
Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
Pasal 11
Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
Pasal 12
Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Bagian Keempat
Cuti Sakit
Pasal 13
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
Pasal 14
(1)
Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
(2)
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4
(3)
Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
(4)
Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
(5)
Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(6)
Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
(7)
Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
(8)
Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
(1)
Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
(2)
Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
Pasal 17
Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 14 sampai dengan 16, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Pasal 18
(1)
Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai dengan 16, kecuali yang dimaksud dalam pasal (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(2)
Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian.
Bagian Kelima
Cuti Bersalin
Pasal 19
(1)
Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.
(2)
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
5
(3)
Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
Pasal 20
(1)
Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(2)
Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Pasal 21
Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Bagian Keenam
Cuti Karena Alasan Penting
Pasal 22
Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
a.
ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b.
salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
c.
melangsungkan perkawinan yang pertama;
d.
alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
Pasal 23
(1)
Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting;
(2)
Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
Pasal 24
(1)
Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(2)
Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(3)
Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang tertinggi ditempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
(4)
Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
(5)
Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6
Pasal 25
Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Bagian Ketujuh
Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Pasal 26
(1)
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
(2)
Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
(3)
Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.
Pasal 27
(1)
Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
(2)
Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
Pasal 28
(1)
Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
(2)
Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara.
Pasal 29
(1)
Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
(2)
Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 30
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 31
Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka:
a.
apabila ada lowongan ditempatkan kembali ;
b.
apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain ;
7
c.
Apabila penempatan dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Lain-lain
Pasal 32
(1)
Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
(2)
Dalam hal terjadi sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Pasal 33
Segala macam cuti yang akan dijalankan diluar Negeri, hanya dapat diberikan oleh pejabat-pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali cuti besar yang digunakan menjalankan kewajiban agama.
Pasal 34
Dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan.
Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 36
Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sedang menjalankan cuti berdasarkan peraturan lama, dianggap menjalankan cuti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
(1)
Cuti Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Negeri diatur dalam peraturan tersendiri.
(2)
Cuti Jaksa Agung dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :
8
a.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951 tentang Istirahat Karena Hamil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 142);
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 379);
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404);
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 39);
e.
Bijblad Nomor 13448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan bijblad Nomor 13994 (Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara).
Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1976.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 57.
9
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1976
TENTANG
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENJELASAN UMUM
Sebagaimana diketahui, bahwa dewasa ini Cuti Pegawai Negeri Sipil diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka usaha menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur cuti Pegawai Negeri Sipil dalam satu Peraturan Pemerintah.
Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti.
Cuti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali cuti diluar tanggungan Negara, adalah hak Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.
Cuti diluar tanggungan Negara bukan hak Pegawai Negeri Sipil. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk kepentingan pribadi yang mendesak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk mengikuti suaminya yang ditugaskan diluar negeri.
Setiap pimpinan haruslah mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Menurut perhitungan, pemberian cuti dalam waktu yang sama sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah kekuatan masih dapat tetap menjamin kelancaran pekerjaan.
Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hirarki, kecuali cuti sakit yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1). Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cukup memberitahukan kepada atasannya langsung.
Segala macam cuti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, kecuali cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1). Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) cukup dicatat oleh pejabat yang mengurusi kepegawaian.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
10
Ayat (2)
Cuti Pegawai Negeri Sipil hendaknyalah diberikan tepat pada waktunya. Untuk memungkinkan hal ini, maka pendelegasian wewenang untuk memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing hendaknya didelegasikan sejauh mungkin kepada pejabat-pejabat sampai satuan organisasi bawahan, umpamanya pemberian cuti tahunan, cuti sakit yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari, cuti sakit dalam dan karena alasan penting hendaknya didelegasikan sejauh mungkin sampai kepada pejabat terbawah.
Pendelegasian wewenang untuk memberikan cuti sakit yang lebih dari 14 (empat belas) hari dan cuti besar dibatasi sampai tingkat pejabat tertentu, umpamanya sampai tingkat instansi vertikal tingkat Propinsi. Pemberian cuti diluar tanggungan Negara, dilakukan sendiri oleh pejabat yang dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat didelegasikan.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Yang berhak mendapat cuti tahunan adalah Pegawai Negeri Sipil, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus. Yang dimaksud dengan bekerja secara terus menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti diluar tanggungan Negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cuti tahunan hanya dapat ditangguhkan pelaksanaanya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya karena ada pekerjaan yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Penangguhan ini tidak boleh lebih lama dari 1 (satu) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas
11
Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi, baik yang mengajar pada sekolah/perguruan tinggi Negeri maupun yang dipekerjakan/diperbantukan untuk mengajar pada sekolah/perguruan tinggi swasta yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
Pasal 9
Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus menerus setiap 6 (enam) tahun berhak atas cuti besar, umpamanya seorang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Apri 1970. Pada tanggal 1 April 1976, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak atas cuti besar.
Cuti besar yang tidak diambil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang berikutnya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil telah berhak atas cuti besar pada tanggal 1 April 1975, tetapi karena sesuatu sebab cuti besar itu baru dapat diambilnya pada tanggal 1 April 1977. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baru berhak atas cuti besar yang berikutnya pada 1 April 1983.
Ayat (2) sampai dengan Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, umpamanya menunaikan ibadah haji.
Pasal 11
Apabila kepentingan dinas mendesak, maka pemberian cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan, bahwa selama masa penangguhan itu diperhitungkan sebagai hak untuk mendapatkan cuti besar berikutnya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil telah berhak atas cuti besar pada 1 April 1975, tetapi karena ada tugas kedinasan yang mendesak, maka pelaksanaan cuti besar itu ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti selama 2 (dua) tahun, oleh sebab itu cuti besar tersebut baru diberikan 1 April 1977. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak atas cuti besar berikutnya pada 1 April 1981.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan.
12
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Apabila Pegawai Negeri Sipil sakit yang tidak lebih dari 2 (dua) hari, cukup memberitahukan kepada atasannya langsung secara tertulis atau dengan lisan.
Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari tetapi tidak lebih dari 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapatkan cuti sakit kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hierarki dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta.
Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapatkan cuti sakit kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti yang lebih dari 14 (empat belas) hari tidak dapat diberikan atas dasar surat keterangan dokter swasta.
Ayat (4) sampai dengan Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cuti sakit yang dimaksud dalam pasal ini adalah cuti yang tidak terbatas waktunya.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
13
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, berdasarkan pertimbangan waktu yang diperlukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetapi tidak boleh lama lebih dari 2 (dua) bulan.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal yang mendesak, izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting dapat diberikan oleh pejabat yang tertinggi ditempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
Umpamannya :
Seorang kepala instansi vertikal di Propinsi mendapat berita bahwa ibunya meningal dunia ditempat lain. Pejabat yang berwenang memberikan cuti terhadap kepala instansi vertikal itu adalah Direktur Jenderal dari Departemennya. Dalam hal ini maka Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan izin sementara kepada kepala instansi vertikal tersebut menjalankan cuti karena alasan penting
Ayat (4)
Izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting yang telah diberikan pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (3), wajib diberitahukan dengan segera kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
14
Ayat (5)
Pejabat yang berwenang memberikan cuti, berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (4), memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara resmi.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena ada alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, umpamannya Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengikuti suaminya bertugas di luar Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Pemberian cuti diluar tanggungan Negara tidak dapat didelegasikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
Pasal 29
Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak berhak menerima penghasilan dari Negara, terhitung mulai bulan berikutnya ia menjalankan cuti diluar tanggungan Negara itu, dan segala fasilitas yang diperolehnya harus dikembalikan kepada instansi tempat ia bekerja.
Ayat (2)
Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, baik sebagai masa kerja untuk perhitungan pensiun, maupun sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain.
15
Pasal 30
Apabila masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara habis, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kembali kepada instansinya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pemberhentian ini dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 31 sampai dengan pasal 40.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3093

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Agustus 2010 in BEBAN KERJA GURU

 

Tag:

 
%d blogger menyukai ini: